ARIFFADHILLAH CURI SERBAN TENGKU CHIK DI TIRO

>From: lampu sorot
>To: iacsf@yahoogroups.com
>Sent: Sunday, April 1, 2012 5:09 AM
>
>Subject: |IACSF| ARIFFADHILLAH CURI SERBAN TENGKU CHIK DI TIRO
>
>
> Assalamu'alaikum Wr.Wb.,
>
>
>GEMPAR
>Selebaran berlambangkan Buraq dan Singa bertaburan dimana-mana, undangan untuk menghadiri perhelatan besar yang diseponsori Poros Musang Berbulu Ayam, Arif Fadhillah-Dr Husaini Hasan MD (AF-HH), 6-8 April 2012 di Denmark.
>
>
>Belum pernah Kop Surat Kebesaran GAM/ASNLF diobral murah semacam itu dimasa hidup Wali Negara (WN) sekalipun.
>Lagaknya, seolah-olah Arief Fadhillah (AF) lah sang Putra Mahkota Famili Di Tiro, yang menunggu harinya menuju takhta Wali Negara. Ecèk-ecèk nya dimuka bumi ini Arief Fadhillah-lah yang paling pantas dan berhak atas pusaka peninggalan Famili Di Tiro.
>
>
>POROS MUSANG BERBULU AYAM
>Indonesia penasaran, dikarenakan kubu Tengku Malik Mahmud - Dr. Tengku Zaini Abdullah, menolak pembubaran GAM/ ASNLF secara terang2an, berdalih dengan alasan bahwa GAM sebagai para pihak yang berunding di Helsinki, kapan2 masih diperlukan untuk pembahasan materi yang tak terduga.
>
>
>Indonesia sangat kecewa, oleh sebab itu Intelijen Indonesia bersekongkol dengan Poros Musang Berbulu Ayam Arief Fadhilah - Hussaini Hasan, untuk menghancur-leburkan GAM/ ASNLF, atau ASNLF/ GAM dari dalam, untuk menciptakan huru-hara baru mirip perseteruan GAM lawan MP-GAM diabad lalu.
>
>KEPALSUAN MENCOLOK MATA
>Didalam negeri, sepanjang hayatnya tidak ada sumbangan berarti terhadap gerilyawan GAM, tidak pernah memberikan 10 ton beras pun.
>Di luar negeri, persoalan suaka politik dirinya dengan Pemerintah Jermanpun berlarut-larut. Mengapakah Jerman sangat hati2?
>
>
>Karena keterlibatan Arif Fadhillah dalam GAM sangat tipis. Mengapakah negara2 Eropa lainnya tidak segera menolong Arief Fadhilah? Ini juga memperlihatkan bukti keterlibatan Arief Fadhilah dalam GAM sangat minimal. Nah, dalam keadaan dhaif demikian rupa, lantas dengan nafsu yang bergelora Arif Fadhillah memposisikan dirinya sebagai Putra Mahkota Gadungan Famili Di Tiro yang ingin melompat ke tahta Wali Negara.
>
>Yang paling parah lagi, ketika WN meninggal dunia belum lama berselang, tidak kedengaran Arif Fadhillah menyatakan belasungkawa didepan umum atau seruan berdo'a, sebagaimana layaknya kalau Arief Fadhilah memposisikan dirinya sebagai ahli waris. Bagaimana Arief Fadhilah menjadi Wali Negara, untuk mengurus perang gerilya, padahal kulitnya belum pernah tergores lalangpun di medan juang. Kan ini namanya palsu. Bagai Pungguk Rindukan Bulan.
>
>Arif Fadhillah dan Dr Husaini Hasan MD menyusup masuk Danmark pada akhir Desember 2011, hanya untuk mempersiapkan siasat Poros Musang Berbulu Ayam. Tetapi Arif Fadhillah tidak masuk Denmark, dalam rangka meninggal nya WN, ketika warga Achèh disana ramai2 berdo'a memohon keampunan kepada WN, untuk memimpin acara berdo'a, atau sekurang-kurangnya ikut sama2 berdo'a. Ini bukti paling jelas bahwa Arif Fadhillah mencurahkan perhatiannya hanya untuk merebut pusaka, tanpa sedikit pun memiliki ikatan batin, historis, politik, dan ideologi dengan WN.
>
>HEBOH BESAR
>Diawal tahun 2011 Dr Husaini Hasan MD bertemu dengan Tangan Kanan Susilo Bambang Yudhoyono, di Malaysia. Uang Sogok membuat Dr Husaini Hasan MD, berobah total. Semenjak itu ia meniup serunai lagu misi terselubungnya dengan Intelijen Indonesia.
>
>
>Tak segan2 ia mengatakan bahwa, merdeka adalah mustahil bagi Achèh, karena Indonesia sangatlah kuat disegala bidang. Hanya ada satu pilihan berkompromi, ditegaskannya berulangkali, kemanapun dia pergi. Karena ini telah diucapkannya berulang kali, bisa jadi inilah prinsip Dr Husaini Hasan MD dalam lubuk hatinya. Jadi aneh sekali kalau dia konon mau mendirikan organisasi perjuangan Achèh.
>
>
>Maka sangatlah mudah dipahami , sebenar nya yang ingin diciptakannya adalah huru-hara baru, model permusuhan GAM lawan MP-GAM diabad lalu, dan Hussaini Hasan, telah sangat berpengalaman dalam urusan seperti itu.
>Kalau di MoU Helsinki dipakai istilah " Self-Government ", untuk menipu Achèh, maka Dr Husaini Hasan MD pun sudah siap dengan konsep Negara Achèh Merdeka model "commonwealth".
>
>
>Ini kan aneh, mana ada istilah negara "commonwealth" di Indonesia, itukan istilah negara2 peninggalan Inggris. Atau satu konsep lagi Negara Achèh Merdeka dengan Polisi orang Acèh dan Tentara Orang Jawa (TNI).
>
>
>Sangatlah janggal sebuah negara merdeka di dunia yang mempercayakan pertahanan kedaulatan negaranya kepada musuh kolonialisme, seperti hal nya Achèh dengan Indonesia. Ini kan lagi2 Wah-Kepala.
>
>KECAMAN BERTUBI-TUBI
>Tidak habis2nya Dr Husaini Hasan MD mengecam kubu Tengku Malik Mahmud-Dr. Tengku Zaini Abdullah gara2 MoU Helsinki, tetapi dia tidak mengecam dirinya sendiri padahal berperilaku sama bila sudah diberikan Uang Sogok oleh Indonesia. Pertemuan rahasia Dr Husaini Hasan MD di Malaysia dengan Utusan Khusus SBY, membuat HH terus menjadi ujung tombak Intelijen Indonesia untuk melanjutkan Politik Uang dalam menghancurkan sisa2 GAM. Tak segan2 Dr Husaini Hasan MD menawarkan perhiasan dunia kepada orang Aceh asalkan bersedia melanjutkan gendang irama perundingan model MoU Helsinki untuk menabur butir2 penipuan baru dalam memperkuat cengkeraman penjajahan Indonesia keatas Aceh.
>
>KELIRU BESAR
> Adalah keliru besar kalau Poros Musang Berbulu Ayam AF-HH menganggap ASNLF/ GAM, atau GAM/ ASNLF sebagai warisan mereka, lalu berbuat sesuka hati. Keliru, karena mereka lupa memperhitungkan bahwa gerilyawan GAM tidak lebur dan tetap dengan nalurinya ASNLF/ GAM, atau GAM/ ASNLF sebagai bagian darah-gapah mereka.
>
>Terjadilah konflik berkepanjangan , dan huru-hara semacam inilah yang diinginkan oleh Indonesia. Skenario ini telah direkayasa oleh satuan intelijen Indonesia lewat terobosan Poros Musang Berbulu Ayam Arief Fadillah - Hussaini Hasan, dengan memasukkan racun MP-GAM dalam ASNLF/ GAM atau
>
>
>GAM/ASNLF.
>Jadi kalau di abad ke-20 yang lalu HH tercatat sebagai juara terbesar dengan MP-GAM nya, yang berujung dengan pertumpahan darah sesama orang Achèh. Di abad ke-21 ini Poros Musang Berbulu Ayam Arief Fadillah - Hussaini Hasan, menciptakan huru-hara baru yang lebih parah dan berkepanjangan.
>
>
>
>Malang nya, hal ini dilakukan semua dalam persekongkolan dengan Intelijen Indonesia, karena Dr Husaini Hasan MD sudah terlanjur menerima Dana Kelancaran Urusan dari Indonesia.
>
>KONSTITUSI
>Gerilyawan GAM yang berperang berlumuran darah, mengapa Poros Musang Berbulu Ayam yang mengurus Konstitusi ? Kerja chèt langit terus.
>
>MU- GAM, BAJU BARU MP-GAM
>Lagaknya meniru-niru badan dunia PBB, disana ada lembaga Majlis Umum. Sekarang MP-GAM mau lebih bergaya dengan pembentukan lembaga baru bernama Majlis Umum (MU), jadilah Majlis Umum GAM . Wah, Kepala. Gejala apa lagi ?
>
>DIA YANG MAKAN NANGKA MAU TIMPAKAN GETAH KE ORANG LAIN.
>Disebutkan nya Rekonsiliasi GAM 6-8 April 2012 di Denmark. Kita mau tanya, GAM mana yang rekonsiliasi ? Yang benar adalah rekonsiliasi Poros Musang Berbulu Ayam, Hussaini Hasan yang terima Uang Panas dari Indonesia mau mengelabui orang lain.
>
>
>Dia yang makan nangka mau menimpakan getah ke hamba2 yang tidak berdosa. Itulah sebabnya pertemuan hura-hura di Denmark sangat penting bagi Pak Dokter Spesialis Kandungan Dr Husaini Hasan MD
>.
>1 APRIL 2012LIPUTAN TIM REDAKSI LAMPU SOROT

Lampiran (6)

NKRI Didirikan di Atas Konsep Salah [Pidato Milad AM ke 35 di Swedia]
Dr. Husaini Hasan [Sesepuh Atjeh Merdeka] | Senin, 05 Desember 2011
Saudara-saudara bangsa-bangsa Melayu Nusantara.

Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang anda diami sekarang ini didirikan atas konsep yang salah.
Konsep kelanjutan penjajahan Hindia Belanda atas bangsa-bangsa melayu nusantara.
Indonesia dibentuk atas dasar penyatuan negara-negara atau kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara yang telah ditaklukkan oleh Belanda pada zaman kolonial.

Negara2 taklukkan ini dipaksa oleh Belanda diperintah dibawah Pemerintah Jajahan Belanda yang disebut The Dutch East Indies(Hindia Belanda).

Apa hak Indonesia mewarisi Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan penjajahan atas Negara Aceh,
bangsa-bangsa melayu di Sumatra, Negara Pasundan, Kesultanan Jawa, Negara Bali, Lombok, Sumbawa, kepulauan Maluku, Borneo, Sulawesi, dan Papua; sedangkan pewaris negeri-negeri itu masih ada.

Yang sangat ironi lagi adalah penjajahan dalam bentuk apapun telah diharamkan pada abad ini, mengapa UN dan negara-negara yang tergabung dalam UN diam sahaja membiarkan penjajahan Republik Indonesia keatas bangsa-bangsa melayu Nusantara.

Apa hak Indonesia mengambil hasil-hasil bumi dan tambang dari Aceh, dari Maluku, dari Papua dan dari negara-negara melayu nusantara diboyong ke Jawa untuk membangun Jawa sedangkan anak-anak negeri tersebut diperlakukan seperti anak jajahan mereka dan harus menyembah ke Jakarta mengharapkan belas kasihan Jakarta meminta kembali sedikit dari hasil bumi mereka sendiri yang telah diangkut oleh RI ke Jawa atau telah dijual oleh pembesar-pembesar Indonesia?

Belanda telah memerangi bangsa-bangsa melayu di Asia Tenggara secara terpisah-pisah dan menyatukannya dibawah satu administrasi penjajahan mereka yang dipusatkan di jakarta, dulunya bernama Batavia. Konsep penjajahan Hindia Belanda itu diteruskan dengan hanya diganti namanya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Territorial integrity nya masih intact seperti masa penjajahan Belanda. Kalau semasa penjajah Hindia Belanda dulu, mereka merasa beruntung untuk menyatukan satu administrasi diatur dari Batavia, dibawah penjajahan Belanda supaja mereka mudah menggenggam anak jajahannya didalam satu tangan, dan mengumpulkan semua hasil diluar Jawa dan di Jawa untuk diboyong ke Netherland, tetapi sekarang semua hasil dari luar Jawa dikumpulkan untuk membangun Jawa.

Kita bangsa-bangsa diluar Jawa masih tetap terjajah seperti masa Hindia Belanda. Kalau dulunya kita melawan serdadu-serdadu penjajah Belanda, kini serdadu-serdadu dari Jawa dikirimkan ke negeri-negeri kita untuk membunuh dengan kejam rakjat di Aceh, di Papua dan di Maluku. Hasil negeri kita diambil, rakyat kita dibunuh.

Bagi anak-anak muda bangsa Aceh, bangsa Papua Barat dan bangsa Maluku yang sudah direcruit didalam TNI. Tidakkah anda merasa bahwa anda membunuh bangsamu sendiri? Rakyatmu sendiri, saudaramu sendiri, yang engkau bunuh dan siksa.

Kita telah hidup dibawah system negara yang salah ini selama 66 tahun. Dibandingkan negara-negara melayu lainnya di nusantara ini yang lebih belakangan merdeka, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, kita jauh ketinggalan dari segi politik ataupun dari segi ekonomi.

Mereka jauh lebih maju daripada kita yang sudah lebih awal merdeka. RI sudah mengalami krisis politik dan ekonomi beberapa kali. Masalah administrasi Negara dan korupsi bertambah-tambah sudah tidak mungkin dibantras lagi, seperti cancer yang telah merebak dengan metastasis ke tulang sampai ke otak. System centralisasi pemerintahan NKRI ini hanya menguntungkan:

1. Negara-negara investor asing. Mereka mudah berurusan dengan satu tangan sahaja untuk mengeruk keuntungan berlipat ganda dari konsessi tambang, konsessi hutan, yang mereka buat. Cukup berurusan dengan seorang Jendral atau seorang Menteri yang memegang kekuasaan untuk seluruh Indonesia.

2. Memudahkan korupsi bagi kepala-kepala jawatan. Indonesia adalah satu Negara yang cukup luas, cukup kaya dengan hasil alam dan mempunyai penduduk nr. 4 terbanyak didunia. Keperluan daripada 250 juta manusia dipegang oleh satu tangan tentu keuntungannya luar biasa.

Dari segi keuntungan pribadi seseorang/company inilah kapitalis-kapitalis dunia tidak menginginkan NKRI ini pecah . Mereka tetap senang dan ingin agar kepulauan-kepulauan melayu ini ada dalam satu tangan, sehingga mudah mereka melanjutkan penjajahan dalam bentuk ekonomi atas bangsa-bangsa melayu nusantara ini. System pemerintahan central ini dengan faham communist, ataupun kapitalis, hasilnya ya, sama saja. Satu industri besar dalam satu tangan untuk semua bangsa-bangsa yang berada dibawah jajahan mereka.

Yang menguntungkan adalah Jendral-jendral yang memegang peranan/kekuasaan atas negeri-negeri diluar Jawa dan pengusaha-pengusaha yang mempunyai kuasa untuk menentukan pembelian dan supply kebutuhan anak negeri diseluruh Wilayah NKRI.

Jenderal-jenderal yang mendapat konsessi menebang hutan tropikal dan menjual balak keluar negeri. Tanpa memperdulikan kehancuran hutan tropical dan perusakan alam dan global warming.
Apakah kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dicegah?

System Unitary High Central State ini telah dipraktekkan oleh empirium Russia, yang dulunya disebut dgn Soviet Union atau theUnion of Soviet Socialist Republics. USSR sebagai Negara Superpower pada masanya, dapat bertahan sebagai Highly Centralized State hanya 69 tahun(1922-1991).

Bermacam bentuk system pemerintahan dan persatuan bangsa-bangsa telah dicobakan kepada mereka. Pada tahun 1991 pecah menjadi 15 negara yaitu: 1. Armenia, 2. Azerbaijan, 3. Belarus, 4. Estonia, 5. Georgia, 6. Kazakhstan, 7. Kyrgyzstan, 8. Latvia,9. Lithuania, 10. Moldova, 11. Russia, 12. Tajikistan, 13. Turkmenistan, 14. Ukraine, dan 15. Uzbekistan. Bangsa Chekoslavia pecah menjadi dua Negara, yaitu Chechs Republik dan Slavs Republik. Demikian juga dengan Socialist Federal Republic of Yugoslavia bertahan 65 tahun(1946-2011), sekarang telah menjadi 7 negara merdeka yaitu: 1.Slovenia, 2.Croatia, 3.Bosnia-Herzegovina, 4.Serbia, 5.Montenegro, 6.Republik Macedonia, dan 7.Republik Kosovo. Kosovo memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008 dan diakui sebagai Republik Kosovo pada 4 Februari 2011.

Bermacam bentuk model pemerintahan telah dicobakan, pada akhirnya solusi terakhir, mereka merdeka dan membentuk negara masing-masing seperti diatas.

Pada tahun 1945 hanya ada 51 Negara yang membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat dengan PBB atau United Nation. Sekarang sudah 194 Negara yang menjadi anggota PBB. Scottland yang cukup makmur dan beradab kini sedang menuntut merdeka, lepas dari United Kingdom dan berdiri sendiri sebagai Negara Merdeka. Quebec masih berjuang untuk merdeka dari Canada.

Pada permulaan Indonesia merdeka, perasaan-perasaan kebangsaan dari bangsa-bangsa melayu itu telah muncul dengan terbentuknya Federasi Negara-negara bagian(federal) dalam bentuk Nagra Pasundan di Jawa Barat, NST, NIT dsb.didalam Republik Indonesia Serikat(RIS).

Perdjuangan Kemerdekaan bukanlah suatu perbuatan kriminal, tetapi itu adalah satu perbuatan legal dan suci yang merupakan Hak setiap bangsa. Yang penting caranya, jangan melanggar Hak-hak azasi manusia. Tuhan telah mencipta kita manusia berbangsa-bangsa didunia yang sama, hanya satu dunia.
Berbaik-baiklah bergaul sesamamu, jangan satu bangsa menjajah bangsa lain. Kalau demikian maka peperangan tidak akan habis-habisnya dipermukaan bumi. Dalam dunia modern dan beradab sekarang ini hampir semua masalah dapat diselesaikan dimeja perundingan, melalui pembicaraan.

Bukan seperti dizaman primitive dulu, pukul dulu baru bicara. Itu cara-cara cowboy, cara-cara preman, pakai hukum rimba. Yang penting adalah organisasi, mangement, communication. Gunakan kemudahan IT, internet, mobile, lobbying, diplomasi, dan semua kemudahan pada zaman ini.

Siapa yang rugi? Rakyat dan bangsa-bangsa yang terjajah tersebut. Sehubungan NKRI yang rugi adalah Rakyat-rakyat di Sumatra, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di Nusatenggara, di Ambon, di West Papua. Penguasa-penguasa daripada NKRI tidak merasakan bahwa mereka adalah ”public servant” atau hamba rakyat, yang bekerja untuk memberi service kepada rakyat, demi kesejahteraan rakyat. Tetapi penguasa-penguasa NKRI memperlakukan rakyat sebagai hamba sahaya mereka, budak jajahan mereka yang harus tunduk dan patuh kepada kepentingan dan kemauan Pemerintah Pusat.

Sudah 66 tahun kita hidup dibawah cengkeraman kekuasaan militer ABRI, TNI yang ber-dwi fungsi. Didalam negeri-negeri yang sudah merdeka seperti di Eropa tidak kita lihat militer berkeliaran dikota lengkap dengan persenjataan mereka yang siap tempur seperti Koramil, kopaksus dinegeri kita.

NKRI tidak mempunyai musuh dari luar yang mengancam untuk menyerang mereka. Yang kita perlukan adalah Polisi untuk menjaga ketentraman rakyat dan mengamankan rakyat dari pembunuhan, perampokan, perkosaan hak rakyat didalam negeri. Dalam 66 tahun ini sudah banyak kali dan berulang kali kita lihat pembunuhan rakyat, perampokan harta rakyat dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI, Tentra Nasional Republik Indonesia, militer NKRI, terhadap rakyat di Aceh, di Sulawesi, di Maluku, di Papua.

Pembunuhan massal semasa DI di Pulut Cot Jeumpa, pembunuhan masal Simpang KKA, pembunuhan masal Tgk. Bantakiah dan murid-muridnya, tidak pernah dituntut di International Court of Justice. Pembunuhan-pembunuhan, serta pelanggaran-pelanggaran HAM ke atas rakyat Aceh ini tidak ada ubahnya seperti pembunuhan-pembunuhan keatas rakjat Libya oleh tentra diktator Khadafi, atau seperti genocide terhadap rakyat Bosnia oleh Milosevic.

Bangsa-bangsa melayu nusantara dan bangsa-bangsa melayu melanesia harus mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan Persatuan Bangsa-bangsa tersebut. Saya melihat untuk mempersatukan kembali bangsa-bangsa melayu raya ini dibawah satu Persatuan negara-negara yang lebih adil dan mantap tidak menjajah satu sama lainnya seperti dalam bentuk NKRI sekarang ini. Salah satu model daripada Konfederasi Melayu Asia Tenggara mungkin seperti dibawah ini:
1.Republik Federasi Aceh Sumatra
2.The Federation of Java and Bali
3.The Federation of
Nusatenggara
4.Republik Persatuan Sulawesi
5.Republik Persatuan Borneo
6.Republik Persatuan Maluku dan Pulau-pulau Halmahera
7.State of West Papua

Pembagian kekuasaan dan pembentukan negara-negara ini kita serahkan kepada kemauan rakyat-rakyat setempat dan kebangsaaan negeri-negeri tersebut dalam menentukan hak self determination mereka.

Kemudian apakah Konfederasi Negara-negara melayu Nusantara dan persatuan bangsa-bangsa Melanesia ini masuk bergabung dengan Asean atau sebaliknya itu akan kita bicarakan kemudian dengan pertemuan bersama Negara-negara Melayu yang baru saja menentukan nasibnya sendiri untuk kepentingan bersama dari segi politik, ekonomi dan pertahanan bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Wabillahi taufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullah.

Lampiran (7)


Pilkada Aceh di Mata Acheh-Sumatra National Liberation Front
Oleh Ariffadhillah [Ketua Presidium Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF)]
Minggu, 22 April 2012 18:15 WIB.

Pesta demokrasi telah berakhir dan rakyat
Acheh baru saja melaksanakan hak-hak demokrasi mereka untuk memilih
posisi gubernur, bupati dan walikota dalam pemilu pada 9 April yang
lalu. Hampir 7 tahun setelah penanda tangani Nota Kesepahaman, yang
mengakhiri perang antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka
(GAM), sekali lagi rakyat Acheh menjalani salah satu periode paling
sulit dalam masa-masa damai ini.

Meskipun penampilan yang
keterlaluan menjelang pemilu dan selama masa-masa kampanye, calon dari
bekas kombatan yang tergabung dalam Partai Acheh yaitu Zaini
Abdullah-Muzakkir Manaf menang secara mutlak atas kandidat lainnya,
termasuk Irwandi Yusuf yang maju melalui jalur independen, walaupun ia
didukung oleh mayoritas bekas komandan-komandan lapangan GAM.

Pemilu
yang secara terang-terangan dinodai oleh berbagai kekerasan termasuk
serangkaian pembunuhan yang bermotive politik, ancaman-ancaman dan
intimidasi yang luas, pengrusakan kendaraan calon saingan dan segala
macam muslihat kotor lainnya.

Dengan kemenangan ini, Partai
Acheh, yang digambarkan oleh International Crisis Group sebagai satu
"partai otokratis, hampir menyerupai sistem feodal yang tidak menerima
ada perbedaan pendapat", sekarang mengontrol penuh badan legislatif dan
eksekutif. (Acheh’s bloodstained elections, GlobalPost, 6 April 2012).

Ketua
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Nyak Arief Fadhillah lebih lanjut
menegaskan bahwa Partai Acheh mengintimidasi para pemilih hampir di
seluruh wilayah, memaksa mereka untuk memilih kandidat dari partai itu.
"Kami mendapat laporan intimidasi dari hampir semua daerah. Di Pidie,
misalnya, seorang petugas TPS memberikan suara tiga kali. Kami masih
mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mendukung dakwaan kami bahwa
intimidasi terjadi secara besar-besaran," katanya. (Paswaslu: Intimidasi
Terjadi di Hampir seluruh Daerah, Achehkita.com, 10 April 2012).

Asian
Network For Free Elections (ANFREL), dalam laporan awalnya tanggal 11
April, sangat kritis terhadap bagaimana pemilu ini berlangsung. Para
pengamat dari organisasi ini menyatakan, bahwa ancaman-ancaman melalui
SMS telah dilaporkan kepada pihak pengamat pemilu di berbagai wilayah,
tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut.

Damaso Magbual, ketua
ANFREL, melaporkan tentang penyimpangan-penyimpangan selama hari
pemungutan suara, seperti satu kejadian dimana seorang anggota
legislatif setempat tiba di sebuah tempat pemilihan dan memerintahkan
para pemilih untuk memilih calon tertentu. Jenis ancaman seperti ini
menjadi lebih buruk lagi, seperti dalam satu kasus yang diamati oleh
ANFREL, para pelaku adalah tokoh "kuat dan terkenal". (Acheh Election
Office Attacked Amid Claims of Vote Buying, The Jakarta Globe, 11 April
2012).

Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) sudah
sepatutnya khawatir tentang perkembangan dan situasi masa depan di
Acheh, khususnya tentang keamanan anggota-anggotanya yang masih
berkeinginan kuat mewujudkan kemerdekaan Acheh. Sejarah menunjukkan
bahwa pihak-pihak pejabat masa depan Acheh belum mampu menyesuaikan
dirinya ke dalam suasana pasca konflik dan masih memiliki
perilaku-perilaku yang tercela.

Masalah hak asasi manusia
Di
Acheh, hak asasi manusia telah dianggap sebagai sesuatu untuk masa
lampau. Meskipun telah ditetapkan dalam pasal 2.2 dan 2.3 dalam Nota
Kesepahaman (MoU) Helsinki bahwa "Pengadilan HAM" dan "Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi" akan dibentuk di Acheh, namun sejauh ini belum ada
kejelasannya setelah hampir 7 tahun kesepahaman damai tersebut
ditanda-tangani. Yang terjadi sekarang adalah pelaku-pelaku telah
berupaya melarikan diri dari keadilan dengan rekonsiliasi di antara
mereka-mereka sendiri dan mengampuni dan melupakan pelanggaran masa
lalu, termasuk pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan
yang tak terhitung jumlahnya selama konflik.

Rekonsiliasi memang
telah terjadi antara bekas kombatan (GAM) dan militer Indonesia. Tapi
tidak ada upaya semacam itu dilakukan antara mantan kombatan dan orang
Acheh sendiri dan antara militer Indonesia dengan pihak korban
pelanggaran HAM.

Harapan yang tinggi untuk membentuk komisi yang
disebutkan di atas, untuk membawa para pelaku ke pengadilan menjadi
semakin jauh setelah dua bekas panglima militer indonesia untuk Acheh,
Jenderal Sunarko dan Mayjen Jalil Yusuf bergabung secara aktif dengan
Partai Acheh dalam masa kampanye untuk memenangkan kandidatnya. Menurut
berita salah satu media lokal, kedua pejabat tinggi militer tersebut,
yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia selama konflik, hampir
dipastikan akan tinggal di Acheh sebagai penasehat untuk pemerintah
Acheh yang baru.

Gagasan untuk membawa para pelaku pelanggaran
HAM ke pengadilan telah berlangsung lama dan terus-menerus disuarakan
oleh rakyat Acheh untuk menuntut kebrutalan-kebrutalan yang tidak
terkatakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia terhadap
rakyat Acheh dalam tiga dekade terakhir ini. Tetapi dengan perkembangan
akhir-akhir ini, Acheh sekali lagi jatuh dalam cengkeraman besi pihak
Jakarta melalui tangan-tangan bekas jenderal yang penuh berlumuran
darah.

Masalah Politik
ASNLF yang didirikan oleh Dr. Tengku
Hasan di Tiro pada tahun 1976, adalah satu-satunya front perjuangan
pembebasan yang sah, yang berdasarkan pada sejarah, hukum internasional
dan konvensi, yang terus memperjuangkan kemerdekaan Acheh dari
neo-kolonialisme Indonesia. Kami percaya bahwa akar permasalahan Acheh
adalah permasalahan politik dan ini harus diselesaikan secara politik.
Oleh karena itu, tanpa kembali ke akar persoalan,
pelanggaran-pelanggaran HAM di Acheh tidak akan pernah terperbaiki.
Masalah Acheh harus diselesaikan melalui prinsip-prinsip dari hak
penentuan nasib sendiri rakyat Acheh untuk menentukan masa depan mereka
sendiri.

Sekitar 60 tahun yang lalu, negara-negara anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi sebuah resolusi yang
berkaitan untuk memecahkan masalah hak asasi manusia: "Hak orang-orang
dan bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri adalah satu persyaratan
awal untuk merealisasi penuh hak asasi manusia" (Resolusi PBB 637-A, 16
Desember 1952). Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa tidak akan ada
perdamaian tanpa keadilan dan tidak akan ada keadilan tanpa rasa hormat
kepada hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar. Dan
hak-hak asasi manusia tidak dapat sepenuhnya terwujud bila hak suatu
bangsa untuk menentukan nasib sendiri tidak diindahkan.

ASNLF
sangat prihatin, bahwa perkembangan politik setelah pemilihan umum akan
menciptakan ketidakpuasan yang kuat di antara calon-calon yang kalah
dengan tidak adil, yang pada gilirannya dapat menyebabkan
ketidakstabilan dan mungkin menyebabkan konflik kambuh lagi.

Situasi
politik di tanah air kami adalah sedemikian rupa sehingga dalam
masa-masa damai ini masih terlalu banyak masalah yang harus
diselesaikan. Dan kami tidak punya alasan untuk mempercayai, bahwa
situasi di Acheh ke depan akan dapat menjamin adanya perlindungan dari
tekanan-tekanan dan intimidasi terhadap hak-hak politik orang Acheh dan
identitas bangsa Acheh. Oposisi belum merasa aman hidup di Acheh.

http://theglobejournal.com/opini/pilkada-aceh-di-mata-acheh-sumatra-national-liberation-front/index.php

http://www.asnlf.org/

________________________________